Suarameratus, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Tambahan anggaran ini di luar pagu indikatif yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp109,6 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diajukan Polri untuk 2026 mencapai sekitar Rp173,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan bahwa pihaknya sepakat memperjuangkan usulan tersebut agar dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dalam pemaparannya, Polri merinci bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun.
Tambahan anggaran ini diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, seperti penguatan sumber daya manusia kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum berbasis teknologi, serta kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2027.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara resmi mengetuk palu menyetujui kesimpulan rapat, bahwa Komisi III akan mengawal dan memperjuangkan usulan anggaran ini dalam pembahasan lanjutan di tingkat Banggar.
“Kami memahami bahwa dinamika ancaman kamtibmas saat ini sangat kompleks. Maka peningkatan anggaran untuk institusi Polri menjadi sangat relevan, tentu dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” ujar Habiburokhman.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang mewakili Kapolri. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kesiapan Polri untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang diamanatkan negara, guna menjamin stabilitas dan keamanan nasional di tengah tantangan yang semakin dinamis
