Suarameratus, Jakarta – Presiden secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 pada Rabu, 17 Juli 2025. Dalam pengukuhan tersebut, Presiden berharap APKASI dapat menjadi saluran aspirasi pemerintah kabupaten dalam menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada pihak-pihak terkait.
Presiden juga mendorong para bupati anggota APKASI untuk turut aktif mencari solusi atas berbagai persoalan nasional. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tingginya biaya politik di daerah. Presiden menilai perlu adanya langkah konkret untuk menekan pengeluaran politik yang kerap membebani calon kepala daerah, serta mendorong iklim demokrasi yang lebih sehat.
Selain itu, Presiden menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi yang disebutkan adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Presiden menegaskan pentingnya kemudahan perizinan dan dukungan terhadap sektor swasta, agar ekosistem bisnis di daerah semakin tumbuh dan berdampak pada peningkatan pendapatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dalam arahannya, Presiden juga mengingatkan para bupati agar menjauhi praktik-praktik korupsi. Ia menekankan bahwa berbagai modus tindakan melawan hukum telah diketahui dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga kepala daerah perlu berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Presiden menilai para kepala daerah menghadapi persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan pengurus APKASI membentuk forum internal yang melibatkan instansi terkait. Forum tersebut dapat menjadi wadah untuk menginventarisasi persoalan daerah dan mencari solusi secara kolektif.
