Suarameratus, Banjarmasin – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, S.Hut., MP., bersama Sekretaris Dinas Kehutanan menghadiri Workshop Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, M.Pd.
Workshop ini diikuti oleh sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, serta narasumber utama dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce.
Dalam sambutannya, Sekda Kalsel menekankan pentingnya memperkuat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mendorong semua SKPD untuk bersinergi membangun sistem digital yang efisien dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Mohammad Averrouce dalam paparannya menjelaskan arah kebijakan transformasi digital nasional, termasuk pentingnya integrasi data dan interoperabilitas sistem antarlembaga untuk mendukung tercapainya target Indeks Pemerintahan Digital tahun 2026. Menurutnya, akselerasi digital di sektor pemerintahan merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel menyampaikan komitmennya untuk terus mempersiapkan lembaganya dalam menghadapi era pemerintahan digital. Ia menyatakan bahwa sektor kehutanan juga harus bertransformasi, terutama dalam hal pelaporan dan pengawasan pengelolaan hutan yang berbasis sistem informasi. Fathimatuzzahra menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan integrasi data kehutanan yang mendukung tata kelola yang terbuka dan inklusif.
Dengan keikutsertaan Dinas Kehutanan dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
