Suarameratus, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan tidak lagi melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Seluruh kewenangan pembangunan akan beralih ke Otorita IKN (OIKN), sementara Kementerian PU hanya menyelesaikan proyek multiyear contract yang sudah berjalan sejak 2022.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan proyek-proyek yang tersisa akan rampung paling lambat tahun depan. Pekerjaan tersebut meliputi infrastruktur dasar seperti jalan tol, jaringan air bersih, dan gedung pemerintahan. Untuk memastikan tidak ada proyek terbengkalai, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun.
Selanjutnya, kendali penuh pembangunan IKN akan berada di tangan OIKN yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Basuki mengelola dana sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan demi menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Peralihan kewenangan ini berlangsung di tengah sorotan soal lambannya progres pembangunan IKN. Dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya mengalokasikan Rp6,3 triliun untuk IKN, turun hampir separuh dari tahun ini. Total anggaran yang disiapkan era Prabowo selama lima tahun mencapai Rp48,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi pada masa Presiden Joko Widodo.
