Suarameratus, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti verifikasi lanjutan tingkat nasional program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025 secara daring. Kegiatan berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis (21/8/2025), sebagai bagian dari upaya daerah meraih penghargaan Swasti Saba dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan, Ernawati, menjelaskan bahwa verifikasi ini merupakan tahap akhir sebelum dilakukan desk penilaian oleh tim pusat. Sebelumnya, Balangan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari penilaian mandiri oleh tim kabupaten, verifikasi tingkat provinsi, hingga tinjauan pusat.
“Dari 136 indikator yang dipaparkan pusat, ada sekitar 33 indikator yang masih perlu dilengkapi. Kita diberikan waktu dua kali 24 jam untuk menyempurnakan data tersebut. Swasti Saba ini semoga bisa kita raih pada 2025,” ungkap Ernawati.
Ia menambahkan bahwa salah satu indikator penting dalam penilaian KKS adalah program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Saat ini, capaian ODF di Balangan telah mencapai 85 persen, dan ditargetkan mencapai 100 persen dalam waktu dekat.
Dari sisi kelembagaan, Ernawati menyebut penerapan program KKS sudah berjalan di enam dari delapan kecamatan yang ada di Balangan. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan seluruh kecamatan hingga desa dapat menerapkan sistem kelembagaan KKS secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Ernawati menekankan pentingnya integrasi program KKS dengan dokumen perencanaan perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.
“Dari sembilan tatanan indikator KKS, sebenarnya bisa kita integrasikan dengan indikator kinerja dalam renstra SKPD. Kebetulan saat ini renstra sedang dalam tahap penyusunan setelah RPJMD ditetapkan pada 20 Agustus. Harapannya, program KKS bisa selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Verifikasi ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Balangan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan berbasis kesehatan.
