Suarameratus, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Konsolidasi Daerah Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik, Jumat (20/8/2025) pagi, bertempat di Aula H. Maksid, Kantor Sekretariat Daerah Banjarbaru.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Provinsi Kalsel, Dinansyah S.Sos, M.M, mewakili Sekretaris Daerah Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Sekda Kalsel menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Kalsel yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, perekat bangsa, sekaligus cermin peradaban.
“Menjaga ketertiban penggunaan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik, adalah tanggung jawab bersama. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan tersendiri. Pola komunikasi masyarakat kini semakin dipengaruhi budaya asing, yang di satu sisi bisa memperkaya, namun di sisi lain berpotensi menggeser kedudukan bahasa Indonesia bila tidak diimbangi dengan penguatan perannya.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik.
“Pengawasan penggunaan bahasa bukanlah upaya membatasi kreativitas, melainkan bentuk tanggung jawab menegakkan marwah bahasa negara,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal yang turut hadir menegaskan komitmen daerahnya dalam menjaga kedaulatan bahasa negara.
“Dalam rangka menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kami berkomitmen melaksanakan Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, baik di ruang publik maupun dokumen resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahasa negara secara tertib, baik, dan benar.
