Suarameratus, Makassar – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia menggelar public hearing di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025), sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait percepatan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara KPRP dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas persoalan serta tantangan institusi Polri ke depan.
Public hearing yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut diikuti sekitar 70 lembaga dan perwakilan masyarakat, mulai dari pakar hukum, akademisi, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh perempuan, budayawan, pengusaha, hingga mahasiswa. Dialog dipimpin oleh anggota KPRP Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin dan Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti, didampingi Tim Kelompok Kerja KPRP.
Pakar Hukum Acara Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Said Karim yang juga bertindak sebagai tuan rumah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPRP menjadikan Unhas sebagai lokasi dialog publik. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam membuka ruang partisipasi masyarakat demi penguatan institusi Polri. Menurutnya, keterbukaan Presiden dalam memberi ruang diskusi publik patut diapresiasi sebagai bagian dari menjaga semangat reformasi.
Menanggapi berbagai masukan peserta, Prof. Mahfud Mahmodin menegaskan bahwa langkah yang dilakukan KPRP bukanlah melakukan reformasi ulang, melainkan mempercepat reformasi Polri yang telah berjalan sejak lama. Ia menyebut KPRP sedang memetakan akar persoalan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri.
Menurut Mahfud, terdapat dua faktor utama yang menjadi sorotan, yakni masuknya kepentingan politik dan lemahnya kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa Polri merupakan institusi yang sangat terkomando sehingga kualitas kepemimpinan sangat menentukan kinerja hingga ke tingkat bawah. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan jati diri Polri sebagai institusi milik rakyat yang hadir untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum secara adil, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan bisnis dan politik.
Sementara itu, Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti menyampaikan bahwa reformasi Polri sejatinya telah dimulai sejak pasca reformasi 1998, namun dalam perjalanannya mengalami penurunan kualitas. Salah satu indikator paling nyata, menurutnya, adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menegaskan bahwa legitimasi Polri tidak hanya bersumber dari hukum, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat.
Badrodin menjelaskan bahwa public hearing ini merupakan bagian dari upaya menghimpun berbagai persoalan di lapangan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut akan dirangkum KPRP untuk mendorong percepatan reformasi Polri secara komprehensif dan berkelanjutan.
