Suarameratus, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III atas respons cepat dalam mendukung percepatan penanganan banjir di wilayah tersebut.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah dilakukan koordinasi lintas sektor bersama pihak BWS di Banjarmasin. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dan diterima langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, bersama tim teknis.
Koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan langkah penanganan banjir, baik untuk skala lokal di wilayah Balangan maupun penanganan banjir regional di kawasan Banua Anam.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi keterbukaan BWS Kalimantan III dalam menerima berbagai masukan terkait kondisi di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III. Respons beliau sangat luar biasa, terutama terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan dalam waktu dekat,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).
Rahmi menjelaskan bahwa dalam pembahasan tersebut terdapat dua fokus utama, yakni penanganan banjir lokal di Kabupaten Balangan serta penanganan banjir skala regional yang melibatkan sejumlah wilayah di Banua Anam.
Untuk konteks lokal, pemerintah daerah menyoroti persoalan banjir yang terjadi di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Wilayah yang sebelumnya tidak termasuk daerah rawan banjir itu kini kerap terendam dalam lima tahun terakhir.
Kondisi tersebut dipicu oleh pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum rampung sehingga menghambat aliran air. Akibatnya, kawasan permukiman warga sering mengalami banjir, sementara lahan persawahan di sekitarnya justru mengalami kekeringan.
Selain itu, kondisi Bendung Batumandi yang sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan saluran juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah daerah berencana mengakuisisi infrastruktur tersebut agar dapat direhabilitasi secara menyeluruh sehingga kembali berfungsi mendukung kebutuhan irigasi bagi para petani.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Balangan juga mengajukan sejumlah usulan penanganan banjir skala regional, antara lain peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi sejumlah titik sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub DAS Barito, pembangunan embung di wilayah Halong, serta pembangunan kolam retensi di empat titik strategis.
Menanggapi usulan tersebut, pihak BWS Kalimantan III menyatakan kesiapan untuk segera menurunkan tim survei ke Kabupaten Balangan guna melakukan kajian teknis secara detail.
Kajian tersebut termasuk mengevaluasi kemungkinan pembangunan drainase di bawah saluran irigasi untuk memulihkan aliran air di Desa Bihara Hilir dan Pulantan.
Untuk rencana jangka pendek, penanganan dampak irigasi Pitap serta rehabilitasi Bendung Batumandi diperkirakan dapat mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026.
Sementara itu, program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai skala besar diproyeksikan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
Rahmi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan III dapat memastikan penanganan banjir di Balangan serta wilayah Banua Anam berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.
