Suarameratus, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar sosialisasi penginputan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam mengakomodir usulan aspirasi melalui sistem SIPD-RI serta E-Walidata Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15 hingga 16 Maret 2026 di Banjarbaru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bappedalitbang M. Untung RLU menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah secara terstruktur dan terukur.
Menurutnya, melalui sistem SIPD-RI, pemerintah daerah dituntut mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi.
Sementara itu, keberadaan E-Walidata Kabupaten Tanah Bumbu dinilai memiliki peran penting dalam memastikan data pembangunan yang digunakan benar-benar valid, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan pemaparan teknis kepada peserta.
Pada hari pertama, Ardiansyah menyampaikan materi terkait Sistem DalEv (Pengendalian dan Evaluasi) pada SIPD-RI, yang menekankan pentingnya ketepatan dalam penginputan data kinerja pembangunan oleh perangkat daerah.
Sementara pada hari kedua, Ardiansyah kembali memaparkan tata cara pengakomodasian usulan aspirasi dalam sistem SIPD-RI. Materi kemudian dilanjutkan oleh Irwan Ari Danu yang menjelaskan sistem e-Walidata, khususnya terkait pengelolaan data pembangunan yang terintegrasi, akurat, dan terstandar.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan sekaligus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat secara lebih sistematis.
Dengan penguatan pemanfaatan sistem informasi tersebut, diharapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah semakin meningkat, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
