Suarameratus, Balangan – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menghadirkan inovasi SIJEMPOL PERTAMA (Sistem Jemput Bola Perencanaan Tanggung Jawab Bersama) sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Inovasi tersebut menghadirkan pola pendampingan, asistensi, serta monitoring dan evaluasi secara langsung ke perangkat daerah guna memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perencanaan.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, H. Rakhmadi Yusni, Senin (20/7/2026), mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai respons terhadap sejumlah kendala yang selama ini dihadapi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
Ia menjelaskan, sebelumnya proses asistensi dan monitoring dilakukan dengan mengundang seluruh perangkat daerah ke kantor Bapperida. Namun, mekanisme tersebut dinilai kurang efektif karena masih dihadapkan pada rendahnya tingkat kehadiran peserta, keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan, lambatnya pemenuhan data, hingga belum optimalnya pelaporan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-SAKIP.
“Kondisi tersebut berdampak pada sinkronisasi program pembangunan, keterpaduan antar sektor, serta efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi internal, Bapperida kemudian melakukan penjaringan ide inovasi melalui forum diskusi bersama seluruh jajaran pegawai,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, lahirlah SIJEMPOL PERTAMA sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pendampingan kepada perangkat daerah. Melalui inovasi ini, tim Bapperida tidak lagi menunggu perangkat daerah datang ke kantor, melainkan secara aktif mendatangi setiap organisasi perangkat daerah sesuai jadwal yang telah disusun.
Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi, tim juga memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen Renja, membantu menyelesaikan berbagai kendala perencanaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi, tim juga memberikan asistensi penyusunan dokumen Renja, membantu penyelesaian berbagai permasalahan perencanaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Rakhmadi menuturkan pelaksanaan SIJEMPOL PERTAMA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan Bappeda kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan.
Menurutnya, sejak diterapkan, inovasi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja perangkat daerah dapat diminimalkan, berbagai kendala pelaksanaan program lebih cepat teridentifikasi, serta kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan selaras dengan target pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak dapat terwujud hanya melalui koordinasi administratif. Diperlukan pendampingan secara langsung agar setiap perangkat daerah memperoleh pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan. Melalui SIJEMPOL PERTAMA, kami hadir mendatangi perangkat daerah untuk memastikan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas,” ujar Rakhmadi.
Ia menambahkan, inovasi tersebut juga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai arah pembangunan nasional.
“Kami berharap SIJEMPOL PERTAMA mampu memperkuat budaya kolaborasi antarpemangku kepentingan sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan secara lebih terintegrasi, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” tambahnya.
Melalui pendekatan jemput bola yang mengedepankan kolaborasi, pendampingan, serta penyelesaian persoalan secara langsung, Bapperida Kabupaten Balangan optimistis kualitas perencanaan pembangunan daerah akan semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, terarah, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
