Suarameratus, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan nasional melalui pengembangan pertanian modern. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).
Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya peningkatan produksi padi melalui sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Ia mengatakan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Menurut Jufri, Program PM-AAS merupakan strategi transformasi pertanian dari sistem konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, penyuluh pertanian, akademisi dan petani semakin kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkokoh posisi Sulsel sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Selatan mendapat target pengembangan Program PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan sepanjang 2026 sebagai bagian dari target nasional.
“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memproyeksikan peningkatan produksi padi selama 2026. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Mei 2026, produksi padi periode Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.
Sementara itu, hingga akhir 2026 produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare. Adapun realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.
Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang dikembangkan, tetapi juga kesiapan berbagai faktor pendukung, mulai dari infrastruktur irigasi, ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pendampingan teknis serta dukungan pembiayaan.
“Keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan di lapangan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan program ini,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut rakor, Jufri meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi pelaksanaan kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan pertanian modern melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulawesi Selatan, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kolaborasi seluruh pihak mampu mempercepat implementasi PM-AAS sehingga target swasembada pangan nasional dapat tercapai sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di daerah.
