Suarameratus, Sulawesi Selatan – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat peran dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar. Organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi mitra strategis petani dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.
Dorongan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra saat mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).
Andi Winarno mengatakan, HKTI harus mampu hadir langsung di tengah petani, tidak sekadar menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga menyerap aspirasi dan membantu mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.
Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi langkah penting agar petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
Karena itu, pengurus HKTI Sulsel diharapkan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat petani serta memperjuangkan kepentingan mereka melalui program kerja yang konkret dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” ujarnya.
Andi Winarno juga mendorong HKTI membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan, konsolidasi organisasi di daerah harus diikuti dengan program nyata yang mampu menjawab tantangan sektor pertanian.
Ia menjelaskan, Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda transformasi pertanian. Agenda tersebut meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.
“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” kata Karding.
Menurutnya, penguatan organisasi juga perlu diiringi pengembangan teknologi, hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya alam agar sektor pertanian semakin kompetitif dan berkelanjutan.
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031 tersebut turut dihadiri sejumlah figur dari kalangan kepala daerah, legislator, dan tokoh daerah. Rangkaian kegiatan sekaligus menjadi momentum konsolidasi orga
