Suarameratus, Jakarta – Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan Juni 2025 baru mencapai sekitar 6,2 persen dari total pagu Rp71 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Hingga 12 Juni 2025, dana yang digunakan baru sebesar Rp4,4 triliun dan telah disalurkan kepada 4,89 juta penerima.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6). Ia menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut mencakup belanja bulan Mei sebesar Rp3,3 triliun dan tambahan Rp1,1 triliun hingga pertengahan Juni.
Meski realisasi anggaran masih rendah, pemerintah tetap menargetkan program ini menjangkau hingga 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil pada akhir tahun 2025. Untuk mendukung pencapaian target itu, pemerintah juga akan membentuk 32 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Kita menyiapkan anggaran tambahan hingga Rp100 triliun. Realisasinya akan tergantung pada kecepatan pelaksanaan dan distribusi manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Suahasil.
Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan target penerima 17,9 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun. Namun Presiden Prabowo meminta target diperluas menjadi 82,9 juta penerima, yang berarti anggaran juga perlu ditingkatkan menjadi Rp171 triliun.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa anggaran program ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp300 triliun pada tahun 2026.
Namun, rencana penambahan anggaran mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mempertanyakan urgensi penambahan dana program di tengah serapan anggaran yang masih rendah.
“Kalau baru terserap kurang dari 10 persen menjelang pertengahan tahun, kenapa harus ditambah? Urgensinya perlu dievaluasi lebih dalam,” ujar Andry.
