Suarameratus, Balangan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mendorong Pemerintah Daerah agar memberikan kebijakan penggratisan layanan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama satu bulan bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Dorongan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Balangan, Syahbudin, sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap kondisi warga yang hingga kini masih berupaya memulihkan kehidupan pascabanjir di sejumlah wilayah.
Syahbudin mengatakan, DPRD melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat melihat langsung dampak banjir yang masih dirasakan warga. Proses pembersihan rumah dan lingkungan, menurutnya, belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses air bersih.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya turun langsung ke lapangan dan menemukan banyak rumah warga yang belum dapat dibersihkan secara maksimal karena keterbatasan air. Padahal, kebutuhan air bersih menjadi faktor utama dalam proses pemulihan pascabanjir.
Ia menjelaskan, air bersih sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membersihkan lumpur dan sisa material banjir, tetapi juga untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kesehatan keluarga. Sementara itu, tidak semua warga terdampak tinggal di dekat sungai atau memiliki sumber air alternatif.
Kondisi tersebut, lanjut Syahbudin, semakin menyulitkan masyarakat dalam membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Balangan mendorong Pemerintah Daerah bersama PDAM agar mengambil langkah kebijakan yang bersifat kemanusiaan.
Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah penggratisan layanan PDAM selama satu bulan bagi warga terdampak banjir. Menurutnya, kebijakan ini akan sangat membantu masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pascabanjir.
Ia menambahkan, penggratisan layanan air tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga mendukung percepatan pemulihan lingkungan serta mencegah munculnya berbagai penyakit yang kerap terjadi setelah banjir.
DPRD Kabupaten Balangan, kata Syahbudin, akan terus mendorong agar kebijakan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan PDAM sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
