Suarameratus, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sesi harmonisasi dua rancangan peraturan daerah (Raperda) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan di Paringin, Jumat (21/3/2025). Dua Raperda yang dibahas tersebut mencakup peraturan tentang pembiayaan kegiatan pembangunan tahun jamak dan pengelolaan tenaga medis serta tenaga kesehatan di Kabupaten Balangan.
Akhmad Fauzi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Balangan, menjelaskan bahwa tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan penuh dari Kemenkum Kalsel dalam penyusunan kedua Raperda tersebut. “Kami berharap regulasi ini mendapat dukungan penuh agar dapat segera diimplementasikan di Kabupaten Balangan,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Erick Yulianto, JFT Madya Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Kalsel, menyatakan bahwa harmonisasi ini penting untuk memastikan kesesuaian rancangan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut bertujuan agar kedua Raperda tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat daerah.
“Selama proses harmonisasi, tim kami memberikan tanggapan dan masukan rinci terhadap setiap pasal yang ada dalam rancangan Raperda tersebut. Kami juga mendalami aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penerapan peraturan daerah ini,” tambah Erick.
Diskusi dalam sesi harmonisasi juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk RSUD Datu Kandang Haji, Bagian Hukum Setda Balangan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Balangan. Masing-masing memberikan masukan yang diharapkan dapat menyempurnakan regulasi yang sedang disusun.
Dengan adanya harmonisasi ini, Pemkab Balangan berharap kedua Raperda dapat segera disahkan dan diterapkan, sehingga dapat mendukung pembangunan yang lebih terencana serta pengelolaan tenaga medis dan kesehatan yang lebih baik di daerah.
