Suarameratus, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menghibahkan tanah seluas 10 hektare kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Prosesi serah terima berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (28/8/2025), disaksikan oleh kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
Lahan yang berada di kawasan Puca’, Kabupaten Maros, itu akan dimanfaatkan BPOM untuk membangun sekolah vokasi atau politeknik khusus pengawasan obat dan makanan pertama di Indonesia.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan hibah tanah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program BPOM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan.
“Terima kasih karena sekolah BPOM pertama dibangun di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros. Hibahnya 10 hektare. Kalau masih butuh, silakan kasih tahu kita,” kata Andi Sudirman dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya dukungan maksimal dalam pembangunan sekolah tersebut, mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak kecil. Selain itu, Andi Sudirman juga menyoroti urgensi pengawasan pangan demi melindungi generasi muda dari risiko penyakit akibat konsumsi makanan yang tidak sehat.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan apresiasi atas dukungan Sulawesi Selatan. Menurutnya, lokasi Sulsel sangat strategis karena berada di pusat Indonesia dan dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sulsel terpilih karena faktor geografis. Tidak semua harus di Jawa. Dari Ambon, Papua, Kalimantan, hingga Jawa, semua bisa menjangkau Sulsel dengan mudah,” ujarnya.
Taruna menambahkan, pembangunan sekolah ini bersifat mendesak karena kebutuhan pelatihan pengawas obat dan makanan sangat tinggi. Tahun ini saja, BPOM menerima 1.264 pegawai baru yang membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk beradaptasi, dengan biaya pelatihan yang mencapai angka fantastis.
“Kalau semua harus training dari awal, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Karena itu, kami ingin membangun sekolah khusus agar pengawas obat dan makanan bisa langsung siap pakai,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, menurut Taruna, sekolah ini juga penting untuk meningkatkan level maturitas kelembagaan BPOM yang saat ini masih berada di angka tiga meski telah berusia 208 tahun.
“Untuk naik kelas, kita butuh SDM yang kuat. Maka sekolah vokasi ini adalah langkah strategis,” pungkasnya.
