Suarameratus, Sultra – Penyusunan produk hukum daerah dinilai perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar aturan yang dihasilkan berjalan efektif. Hal itu disampaikan pada Selasa (27/8), dengan menekankan bahwa regulasi tanpa pertimbangan aspek tersebut berpotensi ditolak publik.
“Efektivitas penegakan Perda maupun Perkada ditentukan oleh sejauh mana aturan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika tidak, risikonya aturan bisa mandek bahkan mendapat penolakan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengedepankan uji publik, sosialisasi, hingga analisis risiko sebelum menerbitkan regulasi. Sosialisasi juga harus melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar penerapan aturan berjalan lancar.
Menurutnya, regulasi baru dapat diberlakukan jika mayoritas masyarakat telah memahami dan menyetujui tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, aturan yang terbit tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Lebih lanjut ia menambahkan, efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh substansi peraturan yang tepat, integritas aparat, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian serius Pemda, terutama dalam menyusun Perda maupun Perkada terkait pajak dan retribusi daerah.
“Produk hukum harus direviu secara menyeluruh agar tidak menimbulkan gejolak. Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga penting untuk mengawal langkah ini,” tandasnya.
