Suarameratus, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bersama pemerintah daerah menjelang revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/10/2025).
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah Kemenko Polhukam dan Kemendagri RI untuk mewujudkan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi UU 23/2014 yang telah berjalan selama 11 tahun.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah refleksi dan pembaruan arah kebijakan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini momentum terbaik bagi kita untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan arah kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan harus hadir dengan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh kebijakan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.
“Kami meyakini, seluruh langkah strategis dan terobosan yang dilakukan pemerintah daerah harus sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan bahwa kegiatan serupa akan digelar di tiga wilayah utama, yakni Makassar, Bali, dan Batam.
Menurutnya, revisi UU 23 Tahun 2014 menjadi langkah penting untuk menyesuaikan dinamika pemerintahan daerah saat ini agar lebih sinkron dengan kebijakan nasional.
“Melalui rakor ini, kami ingin memastikan adanya keselarasan dan efisiensi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan strategis yang dapat memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
