Suarameratus, Sulawesi Selatan – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) untuk mendorong sistem peradilan yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan. Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri diskusi publik yang digelar KY RI di Aston Hotel & Convention Center, Makassar, Kamis (1/10/2026).
Diskusi publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” tersebut menjadi forum untuk membahas penguatan peran kelembagaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sulsel memiliki posisi strategis sebagai penghubung kawasan Indonesia Timur sekaligus menjadi salah satu daerah yang berperan penting dalam pembangunan nasional di luar Pulau Jawa.
“Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sulsel selama ini dikenal sebagai hub Indonesia Timur dan memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu barometer Indonesia di luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung upaya penegakan hukum dan penguatan kelembagaan negara. Menurutnya, penguatan institusi dan sistem hukum harus berorientasi pada terwujudnya kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Yudisial RI yang telah menginisiasi diskusi publik tersebut. Ia berharap forum itu tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia.
“Semoga diskusi publik ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penegakan hukum, kelembagaan kehakiman, serta terwujudnya sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pembahasan mengenai penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial dapat mendorong upaya perbaikan sistem peradilan serta memperkuat penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan di Indonesia.
