Suarameratus, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar pertemuan penting dengan sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian dalam rangka memperkuat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan. Kehadiran perwakilan dari Bank BRI dan Bank BTN juga menambah substansi diskusi yang membahas penyaluran KUR dan skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program KUR Perumahan merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut skema ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor perumahan.
Menteri Maruarar menyambut positif sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyempurnakan rancangan kebijakan ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya terus belajar dari berbagai pengalaman di sektor perumahan, termasuk dalam hal penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dan dukungan pembiayaan bagi pengembang perumahan skala kecil.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Menteri tengah dipersiapkan dengan serius, dengan memperhatikan aspek mekanisme, tata kelola, serta kesesuaian sasaran program. Dalam proses ini, Kementerian PKP juga berkoordinasi erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas kebijakan.
Program KUR Perumahan diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan efisien.
