Suarameratus, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/8/2025). Kegiatan ini diikuti seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Inskandar, mengatakan bahwa rakor tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan SPI 2025, terutama dalam meningkatkan jumlah dan kualitas respons dari para responden.
“Rakor ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan SPI 2025, karena sampai hari ini respons dari para responden masih belum maksimal,” ujarnya.
Urai mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan SPI tahun 2024, Balangan memperoleh nilai 74,96 dan masih berada dalam kategori rawan. Ia berharap capaian tahun ini dapat meningkat melalui perbaikan strategi sosialisasi dan peningkatan partisipasi.
“Untuk SPI 2024 kita masih di kategori rawan dengan nilai 74,96. Harapannya ke depan bisa naik. Tahun ini kami akan lebih giat melakukan sosialisasi agar para responden lebih percaya diri dalam menjawab,” tambahnya.
Menurutnya, rendahnya capaian sebelumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman responden terhadap survei serta kekhawatiran terkait kerahasiaan data. Karena itu, sosialisasi dan edukasi akan menjadi fokus utama Inspektorat Balangan dalam pelaksanaan SPI tahun ini.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Balangan, Sufriannor, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan nilai integritas melalui pelaksanaan SPI. Ia juga mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi responden untuk tidak ragu mengisi survei karena kerahasiaan jawaban dijamin sepenuhnya oleh KPK.
“Dengan adanya rakor ini, seluruh jajaran berkomitmen untuk meningkatkan nilai SPI. Kami berharap para ASN yang menjadi responden tidak takut mengisi, karena jawaban yang diberikan dijamin kerahasiaannya,” tegasnya.
SPI merupakan salah satu instrumen penting KPK dalam mengukur tingkat integritas di lingkungan instansi pemerintahan, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi secara nasional.
