Suarameratus, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi pada Jumat (13/6/2025). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin.
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh tenaga kerja sektor konstruksi di wilayah Tanah Bumbu terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Acara dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, mewakili Bupati Andi Rudi Latif. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat perangkat daerah, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanah Bumbu, Vina Dwina Yuskin.
Dalam sambutannya, Bupati melalui Pj Sekda menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan adalah hak dasar setiap pekerja, terutama yang berisiko tinggi seperti di sektor konstruksi. Pemkab Tanah Bumbu, katanya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan berbagai inisiatif melindungi pekerja rentan.
“Ini bagian dari langkah strategis mewujudkan visi Tanah Bumbu 2025–2030, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, serta menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” ujar Yulian.
Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satu poin utamanya adalah perluasan cakupan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkab Tanah Bumbu mendorong semua pelaku usaha konstruksi, baik penyedia maupun pelaksana proyek, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ), serta merumuskan langkah-langkah konkret perlindungan pekerja.
Yulian juga menekankan perlunya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah dan instansi vertikal, dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemkab siap mendukung penuh dan terus membangun sinergi lintas sektor demi memastikan setiap pekerja, khususnya di sektor konstruksi, mendapatkan perlindungan sosial yang layak,” tutupnya.
