Suarameratus, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat menghadiri Exit Meeting hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) oleh BPK Perwakilan Sulsel, yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Senin (20/10/2025).
Pertemuan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tata kelola belanja daerah Pemprov Sulsel. Dalam forum tersebut, BPK menyampaikan hasil temuan awal, rekomendasi, serta langkah perbaikan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu, turut hadir bersama jajaran pemeriksa BPK. Dari pihak Pemprov Sulsel, hadir sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang keuangan dan perencanaan.
BPK memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang menyoroti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan prioritas. Lembaga pemeriksa negara itu juga menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sembari mengapresiasi kerja sama Pemprov selama proses pemeriksaan berlangsung.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK bukanlah bentuk kritik semata, melainkan bahan introspeksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara cepat, sistematis, dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen terhadap akuntabilitas bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas penggunaan dana publik. Fatmawati juga menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan efektif dan tidak menimbulkan temuan berulang.
Exit Meeting ini menjadi tahap akhir sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara resmi oleh BPK. Forum tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas tinggi.
Menutup pertemuan, Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dedikasinya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami terbuka terhadap evaluasi dan akan terus memperbaiki sistem. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mau belajar dari setiap prosesnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov Sulsel sebelumnya mencatat prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Capaian ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Sulsel.
