Suarameratus, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi atas sorotan publik mengenai kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel (Lontara) di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan dan disebut menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Asrama tersebut diketahui mengalami sejumlah kerusakan fisik dan belum mendapatkan pemeliharaan yang memadai.
Plt Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan penjadwalan arus kas pemerintah daerah. Ia menyebut pemeliharaan asrama sebenarnya telah masuk dalam rencana, namun pelaksanaannya tertunda akibat refocusing anggaran.
“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” ujar Winarno dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Terkait tunggakan PBB, Winarno memastikan bahwa anggaran pembayarannya sudah dialokasikan dan masih tersisa untuk dibayarkan. Ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut. “Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari melalui bagian tata usaha,” jelasnya.
Menurut Winarno, realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025 sesuai dengan penempatan kas daerah. “Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel memastikan bahwa renovasi dan perbaikan fisik Asrama Lontara yang mengalami kerusakan berat telah dianggarkan dalam rencana tahun 2026. Pemeliharaan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan dua asrama mahasiswa lainnya yang berada di Yogyakarta dan Kendari.
Total anggaran pemeliharaan tiga asrama tersebut mencapai sekitar Rp2,2 miliar. “Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” ujar Winarno.
