Suarameratus, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat sekaligus menjawab tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPD RI, Oni Choiruddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Senator Peduli Ketahanan Pangan bersama Kementerian Pertanian dan Pemprov Sulsel di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (18/9/2025).
Menurut Oni, program ini didesain menyentuh langsung masyarakat dengan menghadirkan kegiatan pendukung ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari penanaman bibit, pengadaan pupuk, penyediaan alat mesin pertanian, hingga penguatan kelembagaan ekonomi petani.
“Pencanangan ini direncanakan bertempat di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaksanaannya serentak pada 27 September 2025 di empat provinsi percontohan, yakni Bengkulu, NTT, Sulsel, dan Papua Tengah,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan ketahanan pangan merupakan pondasi utama kedaulatan bangsa. Ia menyebut pemilihan jagung sebagai komoditas utama sangat strategis karena berfungsi ganda, memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi bahan baku pakan ternak.
“Sulsel konsisten mencatat produksi jagung di atas 2 juta ton per tahun. Tahun ini luas tanam diproyeksikan 484 ribu hektare dengan produksi diperkirakan mencapai 2,8 juta ton. Ini bukti komitmen Sulsel sebagai pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” tegas Jufri.
Ia menambahkan keberhasilan tersebut lahir dari kerja sama multipihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, kelompok tani, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Tujuan akhir program ini bukan sekadar swasembada, tetapi mewujudkan kedaulatan pangan yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Rakor turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, jajaran DPD RI, unsur Forkopimda Sulsel, pimpinan OPD, serta perwakilan Bulog dan Bank Indonesia.
