Suarameratus, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) mendorong peningkatan literasi politik kaum perempuan melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Organisasi Perempuan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) HST, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman bahwa kebijakan politik memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.
Sosialisasi yang diikuti 80 peserta dari 17 organisasi perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai sistem politik, partisipasi warga negara, serta pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus digital yang kerap disertai penyebaran hoaks dan disinformasi.
Kepala Kesbangpol HST, H.M. Rusdiyanto, mengatakan partisipasi perempuan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkualitas. Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari kualitas kontribusinya dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan.
“Perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan literasi politik menjadi semakin penting agar masyarakat mampu berpikir kritis, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menegaskan bahwa kesetaraan gender tidak cukup diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kapasitas dan akses yang setara bagi perempuan.
“Perempuan perlu memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut Samsul Rizal, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi, terutama melalui perannya di lingkungan keluarga. Nilai-nilai toleransi, partisipasi, dan kepedulian terhadap persoalan publik dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga.
Salah seorang peserta, Norkhalis Faujannah, mengaku memperoleh pemahaman baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia menyadari bahwa kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Dulu saya berpikir urusan negara terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sekarang saya memahami bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga memengaruhi kesempatan kerja, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya agar semakin banyak perempuan memahami pentingnya berpartisipasi dalam berbagai isu publik.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Hulu Sungai Tengah berharap semakin banyak perempuan yang aktif berperan dalam organisasi, forum publik, maupun proses pengambilan kebijakan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan representatif.
