Suarameratus, Balangan – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SD Negeri Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, mencapai 80 persen berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2026.
Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan yang digelar SD Negeri Balida, Senin (10/8/2026).
Kepala SD Negeri Balida, Siti Rahmah, mengatakan FKP membahas empat layanan utama yang diberikan sekolah kepada masyarakat, yakni Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), legalisir ijazah, mutasi siswa masuk, dan mutasi siswa keluar.
“SPMB kami laksanakan setiap tahun, legalisir ijazah juga rutin dilakukan, baik untuk lulusan baru maupun alumni. Sedangkan mutasi siswa masuk dan keluar hampir setiap tahun juga terjadi di sekolah kami,” katanya.
Menurut Rahmah, FKP menjadi ruang bagi sekolah untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
Ia berharap hasil SKM dan masukan yang disampaikan masyarakat dapat membantu sekolah memperbaiki berbagai aspek pelayanan agar semakin mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun orang tua.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Balangan, Aris Junaidi, mengatakan hasil SKM memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan pelayanan di sekolah.
Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator sekaligus bahan bagi satuan pendidikan untuk mengetahui aspek pelayanan yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki.
“Kami sangat mengharapkan adanya SKM, karena dari hasil survei itulah dapat ditentukan arah ke mana sekolah akan menuju. Aspirasi yang disampaikan masyarakat mudah-mudahan dapat tersalurkan dan menjadi bahan perbaikan,” ujarnya.
Dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80 persen, SD Negeri Balida diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul melalui FKP.
Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan juga menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan pendidikan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
