Suarameratus, Makassar — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna DPRD Sulsel tersebut digelar di Kantor Dinas BMBK Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Senin (13/10/2025).
Jawaban ini merupakan tindak lanjut atas pandangan sembilan fraksi DPRD Sulsel — Fraksi NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Fraksi Harapan — terhadap berbagai substansi dalam Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan pandangan konstruktif. Pandangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut demi penyempurnaan Ranperda APBD 2026,” ujar Jufri Rahman.
Menurut Sekda, masukan DPRD menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan fiskal yang semakin berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, pandangan fraksi merupakan bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama dalam RPJMD Sulsel 2025–2029.
“Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama peningkatan pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi pertanian dan perikanan, efisiensi rantai pasok, serta penerapan teknologi tepat guna. Upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pun terus dikembangkan untuk memperkuat daya saing daerah.
“Olehnya itu, kami menyambut baik dorongan anggota dewan. Pemerintah Provinsi telah mendorong adopsi teknologi modern bagi kelompok tani melalui bantuan alat dan mesin pertanian,” ungkap Jufri.
Sekda juga menekankan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang produktif tanpa menambah beban masyarakat.
“Pemprov Sulsel melalui Bapenda menitikberatkan pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, dan edukasi publik, bukan melalui kenaikan tarif,” paparnya.
Belanja daerah tahun 2026 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Prioritas ini tercermin melalui alokasi anggaran besar bagi program seperti pembangunan RS Regional, preservasi jalan provinsi, revitalisasi irigasi, penanganan stunting, pelayanan kesehatan 3T, serta beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
“Kebijakan ini diharapkan memperkuat sistem layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulsel,” tegasnya.
Program pembangunan 2026 juga mencakup pemberdayaan masyarakat desa, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan kelompok rentan. Fokus diarahkan pada penguatan layanan dasar dan pengurangan kemiskinan berbasis ekonomi rakyat.
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama perencanaan dan penganggaran,” tambahnya.
Rapat Paripurna DPRD Sulsel dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan diakhiri dengan kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 ke tahap selanjutnya.
