Suarameratus, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel di Aula Kantor Disnakertrans, Jumat (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa program transmigrasi bukan hal baru di Sulawesi Selatan, melainkan bagian dari sejarah panjang pembangunan daerah yang telah terbukti memberi kontribusi besar terhadap pemerataan pembangunan.
“Program transmigrasi di daerah kita bukanlah sebuah program baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penempatan transmigrasi di Sulsel telah dimulai sejak 1969 dan selama lebih dari lima dekade telah menunjukkan hasil nyata. Sejumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kini telah berkembang menjadi desa definitif, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya adalah UPT Malili SP 1 di Kabupaten Luwu Timur, yang kini menjadi bagian penting dari kawasan pengembangan kota.
Keberhasilan tersebut mendapat pengakuan nasional ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih Transmigrasi Award 2013 atas keberhasilan menjadikan transmigrasi sebagai program andalan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Jufri menyampaikan bahwa mengacu pada RPJMN 2025–2029, saat ini Sulawesi Selatan memiliki 10 kawasan transmigrasi yang menjadi fokus pengembangan terpadu.
“Tantangan ini sekaligus peluang besar ada di hadapan kita,” katanya.
Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma dalam tata kelola transmigrasi dengan menekan ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Tim KIPT yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 568/V/Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018, diharapkan menjadi “orkestra pembangunan” yang mampu mengharmoniskan kolaborasi lintas sektor.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kebijakan baru pemerintah pusat melalui konsep Transformasi Transmigrasi (5T) yang meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
“Alangkah baiknya jika masyarakat transmigran dan penduduk lokal di sekitarnya dapat menjadi sasaran prioritas dalam program unggulan Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan KIPT tidak hanya diukur dari kinerja Disnakertrans, tetapi dari kekuatan koordinasi dan kolaborasi seluruh sektor terkait.
“Dengan pemahaman yang sama dan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, dan menyejahterakan,” tutup Jufri.
