Suarameratus, Sulawesi Selatan – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat IV kategori provinsi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Sulsel untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Penghargaan diserahkan dalam acara Penyerahan PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Penghargaan diterima Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.
Dalam kategori provinsi, Sulawesi Selatan berada di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Sumatera Selatan menempati posisi kelima. PPD merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, serta inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah.
“Capaian ini menjadi dorongan bagi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil,” kata Irawan.
Dalam tahapan penilaian PPD 2026, Pemprov Sulsel memaparkan sejumlah program prioritas daerah, salah satunya Smart School yang dikembangkan Dinas Pendidikan Sulsel dengan konsep “Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel”.
Program tersebut menerapkan pembelajaran hibrida berbasis digital untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus mendorong pemerataan mutu pendidikan antardaerah. Smart School menjadi salah satu inovasi yang dipresentasikan Sulsel dalam proses penilaian tersebut.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Sulsel juga memaparkan pembangunan infrastruktur melalui skema Multi Years Project (MYP). Program ini mencakup pembangunan dan penanganan jalan, jaringan irigasi, serta rumah sakit.
Skema tahun jamak tersebut digunakan untuk memfokuskan pembiayaan pada sejumlah program prioritas. Pelaksanaannya diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperluas akses pelayanan publik.
Pemprov Sulsel sebelumnya menyebut MYP 2025–2027 mencakup penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan rumah sakit regional.
PPD 2026 mengusung tema “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”. Penghargaan ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus upaya mendorong penguatan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Irawan mengatakan hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan nasional sehingga perencanaan yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Acara penyerahan penghargaan tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. PPD 2026 diberikan kepada pemerintah daerah dalam kategori provinsi, kabupaten, dan kota.
Turut mendampingi Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel dalam kegiatan tersebut Sekretaris Bappelitbangda Reza Eggy Pandevi, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Inyo, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Yanuar Fahd, serta jajaran Bappelitbangda Sulsel.
