Suarameratus, Mataram- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyoroti praktik buruk dalam pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota DPRD yang kerap terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD NTB 2025–2029 di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025), Tito menekankan pentingnya kepala daerah untuk selektif dalam menampung usulan Pokir dan memastikan bahwa Pokir hanya berasal dari aspirasi daerah pemilihan (dapil) yang sesuai.
Tito menegaskan bahwa Pokir harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak boleh berasal dari luar dapil anggota DPRD. Menurutnya, banyak daerah yang menghadapi persoalan terkait dengan usulan Pokir yang tidak sesuai dengan dapil, karena adanya tekanan dari anggota DPRD untuk menaikkan nilai APBD demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Pokir itu adalah janji kampanye kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Namun, eksekusi dari itu tetap harus dilakukan oleh eksekutif, bukan legislatif,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti bahwa praktik intervensi legislatif dalam pelaksanaan Pokir dapat menjadi titik rawan korupsi, khususnya menjelang Pemilu dan Pilkada. Ia mengingatkan bahwa ada kecenderungan Pokir dibungkus dalam bentuk hibah, yang berpotensi digunakan sebagai alat transaksi politik.
“Jangan sampai legislatif menentukan rekanan, mengatur proyek, atau mengelola anggaran. Serahkan itu kepada OPD. Itu adalah hak eksekutif. Jika tidak, ini bisa menjadi celah korupsi,” tegasnya.
Tito menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali mengusut kasus yang melibatkan anggota DPRD terkait Pokir di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur dan Jambi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak akan mentoleransi praktik penyimpangan anggaran daerah yang didorong oleh kepentingan individu atau kelompok politik.
“Pokir harus kembali ke semangat awal, yaitu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Tito.
