Suarameratus, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap tegas dalam mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terulang.
Fatma menekankan, hasil monitoring BGN harus menjadi dasar untuk menutup SPPG yang tidak mematuhi standard operating procedure (SOP).
“Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” tegas Fatma, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, tata kelola yang buruk serta peralatan yang tidak sesuai standar menjadi pemicu utama kasus keracunan MBG di berbagai daerah. “Manajemen dan peralatan yang tidak standar tentu mencerminkan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB),” ujarnya.
Data BGN mencatat, sejak program MBG diluncurkan Januari hingga September 2025, sedikitnya 6.517 orang mengalami keracunan di sejumlah wilayah Indonesia.
Fatma menegaskan, khusus di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah tidak ingin ada kasus KLB terkait MBG. Ia juga mengimbau masyarakat tetap percaya pada upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program tersebut.
“Yang tak kalah penting adalah meyakinkan anak-anak, orang tua, dan pihak sekolah bahwa tujuan MBG ini memastikan generasi kita bebas dari kekurangan gizi,” pungkasnya.
